Home Health Imbas Kejadian Imunisasi Difteri di Kadur, Ini Kata Kepala Puskesmas Pademawu Pamekasan...

Imbas Kejadian Imunisasi Difteri di Kadur, Ini Kata Kepala Puskesmas Pademawu Pamekasan | Suara Indonesia – Peristiwa

4
0
SHARE


PAMEKASAN, (suaraindonesia.co id)- Peristiwa mual dan pusingnya puluhan siswa MTS dan MA Al Falah Sumber Gayam setelah diimunisasi Difteri, menimbulkan beberapa reaksi dari siswa pada lembaga pendidikan di Pamekasan. 

Demikian juga dengan siswa di lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pademawu memberikan respon yang berbeda, ada yang mau dan ada yang tidak mau diimunisasi.

Kepala Puskesmas Pademawu H. Achmad Muzammil menyampaikan, bahwa pada program imunisasi Difteri tersebut di Puskesmas Pademawu ada 149 tempat.

“Ada 100 lembaga pendidikan dan 49 tempat posyandu, semua 149,” katanya.

Muzammil menambahkan, kegiatan imunisasi Difteri tersebut mulai berlangsung dari tanggal 5 Februari sampai 7 Maret 2018.

“Untuk imunisasi tahap pertama mulai tanggal 5 Februari sampai 7 Maret 2018,” jelasnya.

Kejadian siswa yang mual dan pusing di Puskesmas Kadur berimbas juga ke Puskesmas Pademawu.

“Sampai saat ini belum ada lembaga pendidikan yang menolak imunisasi ini, tetapi ada beberapa siswa yang tidak mau diimunisasi,” terangnya kepada suaraindonesia.co.id, Rabu (14/02).

Dilanjutkannya, juga ada beberapa lembaga yang menunda imunisasi tersebut.

“Ada beberapa sekolah yang menunda pelaksanaannya karena bersamaan dengan kegiatan lain di sekolahnya. Ada juga yang menunda karena siswanya belum siap mental efek dari peristiwa di Kadur,” tambahnya.

Muzammil menyampaikan, bahwa imunisasi tersebut merupakan program pemerintah yang harus didukung.

“Kami melaksanakan ini berdasar Surat Keputusan (SK) Bupati Pamekasan,” tutur Kepala Puskesmas ini seraya menunjukkan SK tersebut yang tertanggal 5 Januari 2018 Nomor: 188/125/432.013/2018 tentang Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Penyakit Difteri tahun 2018.

Dokter yang juga diperbantukan saat peristiwa di Puskesmas Kadur ini mengatakan, apabila ada lembaga yang menolak imunisasi ini harus ada surat pernyataan.

“Apabila ada lembaga pendidikan yang menolak pelaksanaan imunisasi ini, kami minta surat penyataan sebagai bukti penolakannya untuk laporan kami,” pungkasnya.

 

Reporter : Irma Kirana
Editor : Farhan Jordan



Source link