Beranda Health Di Balik Gizi Buruk Asmat

Di Balik Gizi Buruk Asmat

12
0
BERBAGI


PINTU rumah berdinding papan dan berkelir putih itu tertutup rapat dan terkunci. Letaknya persis di sebelah Gereja Santo Petrus Paulus, Kampung As. Ilalang memenuhi halaman rumah. Dari celah kaca jendela, di dalam rumah hanya terlihat bangsal tanpa kasur. Rumah itu adalah Puskesmas Pembantu Kampung As dan Atat. Menurut Victor, tak ada satu pun penduduk yang menyaksikan kepergian petugas pembantu puskesmas itu. 

Bupati Asmat Elisa Kambu menyebutkan banyak puskesmas pembantu yang ditinggalkan petugasnya. Ia mengaku sulit menghukum para petugas yang kabur. Ia memaklumi alasan kaburnya para pegawai itu. Mereka kesal karena sering dijadikan sasaran kemarahan keluarga pasien yang panik di tengah kerabatnya yang sakit. “Ini yang membuat kami menolerir kaburnya para petugas itu,” ujar Elisa kepada Tempo di Agats, Senin pekan lalu.

Menghadapi penduduk ternyata bukan persoalan utama para petugas itu. Yakob Kono, pegawai kesehatan di RSUD Agats, mengatakan para petugas yang ditempatkan di puskesmas pembantu tak mendapatkan upah yang layak. Perawat di puskesmas pembantu yang bertitel diploma hanya digaji Rp 3 juta per bulan. “Tak ada tambahan insentif dan biaya operasional,” ujarnya. Yakob menganggap jumlah itu terlalu kecil jika dibandingkan dengan beban dan rute yang harus mereka hadapi selama di puskesmas pembantu.

Kabupaten Asmat adalah daerah bermedan berat. Perkampungannya hanya bisa dijangkau dengan menggunakan perahu. Jaraknya pun berjauhan. Penumpang pesawat di Bandar Udara Ewer, misalnya, harus menggunakan perahu cepat sekitar 20 menit untuk mencapai Agats. Untuk menuju kampung lain, waktu tempuhnya bisa berjam-jam. Harga sewa perahu di Asmat mencapai Rp 5-6 juta untuk sekali perjalanan.


Menyusuri Sungai Mamat di Kabupaten Asmat. (TEMPO/Erwan Hermawan)

Kepala Dinas Kesehatan Asmat Pieter Pajalla tak membantah soal jumlah gaji perawat lulusan diploma seperti yang disebutkan Yakob. Ia juga merasa aneh karena upah petugas kesehatan bergelar sarjana justru lebih kecil, yakni Rp 2,2 juta. “Saya tidak tahu kenapa lebih kecil karena ini sudah ditetapkan dari dulu,” ujar Pieter. Tahun ini, kata dia, pemerintah daerah Asmat sudah menambah gaji semua petugas kesehatan sebesar Rp 1 juta.

Minimnya tenaga kesehatan bukan satu-satunya faktor meluasnya penderita campak dan gizi buruk di Asmat. Hendrik bersama tim keuskupan menyimpulkan virus campak meluas karena asupan gizi anak-anak Asmat yang sangat sedikit. Mereka sebenarnya bisa memperoleh gizi dan karbohidrat dengan mengkonsumsi sagu dan ikan, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka selama ratusan tahun. Namun masyarakat sudah sangat jarang pergi mengail ikan dan sesekali mencari sagu.

Sebaran Kasus Kesehatan di Kampung-Kampung Kabupaten Asmat

Selama dua hari Tempo berada di Kampung Kapi, As, dan Atat, hanya ada lima penduduk yang terlihat mencari ikan. Tak semua keluarga memiliki perahu. Warga di sana juga jarang pergi ke hutan mencari sagu. Kebanyakan penduduk memilih berdiam diri di dalam rumah. “Mereka lebih suka menunggu bantuan makanan ketimbang mencari ikan dan sagu,” ujar Heri Ola, pastor di Keuskupan Agats.

Ikan dan sagu juga bisa memperburuk kesehatan mereka karena kesalahan cara mengolahnya. Masyarakat terbiasa membakar sagu bersama ikan yang dicuci dengan air keruh. Telur-telur cacing yang menempel dari air keruh tak mati karena ikan dan sagu sering disajikan setengah matang. Untuk mencegah anak-anak menderita cacingan, Pieter Pajalla mengklaim tiap bulan rutin mengirim obat cacing ke kampung-kampung. Klaim ini dibantah penduduk. “Tidak ada,” ujar Paulus Patar, warga Kampung Atat.

Penduduk Asmat sangat mengandalkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Air sungai sudah tak layak dikonsumsi karena sangat keruh. Hendrik Hada, pastor lain di Keuskupan Agats, menuturkan pihaknya pernah mencoba mengebor sumur, tapi gagal karena payau dan terlalu keruh. Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek mengatakan cacing ini turut menggerogoti gizi anak-anak Asmat. “Perut anak-anak di sana buncit-buncit, tapi isinya cacing,” katanya Kamis pekan lalu.

Tiap tahun, ratusan miliar rupiah uang negara mengalir ke Papua. Tahun ini, misalnya, Papua menerima Rp 44,68 triliun dari berbagai pos anggaran, seperti dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017, Kabupaten Asmat menganggarkan Rp 173 miliar untuk dana kesehatan. Bupati Elisa Kambu mengatakan salah satu penggunaan anggaran itu adalah pemberian makanan tambahan untuk anak-anak dan ibu hamil. Bantuan itu disebarkan ke 13 puskesmas di 23 distrik Kabupaten Asmat. “Tapi masyarakat tak memanfaatkan program ini karena mereka terlalu jauh tinggal di hutan,” ujar Elisa.

Perbandingan Dana Otonomi Khusus Papua dan Asmat (dalam miliar rupiah)

Bantuan makanan, obat-obatan, serta tenaga medis terus mengalir deras ke Asmat pasca-penetapan status KLB gizi buruk dan campak. Berton-ton makanan masuk ke Agats dari Timika melalui jalur udara dan laut. Bantuan ditempatkan di gudang milik Dinas Sosial Kabupaten Agats di dekat pelabuhan dan di tengah Kota Agats serta di gudang keuskupan. Saat Tempo melongok ke salah satu gudang, kardus-kardus itu berisi mi instan, susu, biskuit, dan bubur sereal. “Bantuan makanan mulai melimpah saat KLB ditetapkan,” kata Heri Ola.

Kementerian Kesehatan pun sudah memiliki program pemberian makanan tambahan untuk warga Papua. Bantuan ini dikhususkan kepada perempuan hamil dan anak-anak dalam bentuk biskuit. Bantuan ini disebut sudah berjalan sejak Oktober tahun lalu. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Anung Sugihantono mengatakan bantuan itu kerap terhambat karena pemerintah Papua tak menyalurkannya ke daerah. “Mereka (Pemerintah Provinsi Papua) tidak cepat merespons,” ujarnya.

Sebaliknya, Bupati Elisa mengaku baru mendapat biskuit tersebut ketika pemerintah menetapkan kasus campak dan gizi buruk itu sebagai KLB. Pengakuan serupa muncul dari Victor Paya, Kepala Kampung As. Ia mengklaim tak pernah menerima bantuan makanan sebelum penetapan KLB. Makanan tambahan untuk warga kampung, kata dia, berasal dari dana desa yang ia kelola. Ia menghabiskan Rp 20 juta sebulan untuk membeli biskuit bagi anak-anak dan ibu hamil. Heri Ola turut membantah ada pembagian bantuan makanan dari pemerintah kabupaten. “Saya juga tak pernah tahu ada kepala kampung membagikan makanan tambahan kepada penduduk,” ujarnya.



Source link